topmetro.news – Pimpinan DPRD Medan dengan Walikota Medan menyepakati dan mensahkan Ranperda RAPBD TA 2022 menjadi Perda APBD Pemko Medan Tahun 2022 sebesar Rp6,6 Triliun lebih. Kesepakatan itu dilakukan melalui penandatanganan bersama antara legislatif dan eksekutif di gedung dewan, Selasa (30/11/2021).
Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Medan Hasyim SE didampingi Wakil Ketua, Ihwan Ritonga, Rajudin Sagala dan HT Bahrumsyah dihadiri Walikota Medan Bobby Afif Nasution, Wakil Walikota Medan Aulia Rachman dan pimpinan para pimpinan OPD Pemko Medan.
Sebelumnya, 8 Fraksi di DPRD Medan menyampaikan pendapat fraksinya yang menyetujui dan menerima perda, terlebih dahulu pimpinan Badan Anggaran DPRD yang dibacakan H Ihwan Ritonga SE dan HT Bahrumsyah menyampaikan laporan pembahasan tim anggaran.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Medan, Roby Barus, saat membacakan pendapat fraksinya menyetujui dan menerima perda tersebut. Ia menyampaikan apresiasi dan dukungannya terkait langkah Pemko Medan guna pemenuhan program peningkatan pelayanan kesehan. Pemko Medan akan melakukan peningkatan mutu pelayanan di puskesmas serta pengoperasian rumah sakit type C di Belawan.
Tingkatkan SDM
Selain itu, memperbaiki kualitas pelayanan RS Pirngadi Medan dan peningkatan SDM bidang kesehatan serta sarana dan prasarana. Guna tercapainya program itu, ia mendorong agar segera merealisasikan. Sedangkan terkait dana kapitasi yang mengendap di beberapa puskesmas karena kurang perencanaan agar tidak terulang kedepannya.
Fraksi PDI Perjuangan juga mendorong Pemko Medan melakukan pemulihan ekonomi masyarakat pada masa pandemi Covid 19 dengan rutin melakukan pembinaan. Sedangkan terkait program pengamanan sosial, mereka menyarankan agar identifikasi penerima bantuan agar lebih tepat sasaran dan tidak tumpang tindih.
Pada pendapat akhirnya, Roby Barus menyampaikan sejumlah kritikan dan usul terkait usulan pembangunan oleh warga saat reses DPRD Medan. Ia meminta Pemko Medan untuk mengakomodasi dan merealisasikan sepenuhnya. Roby mendesak Bappeda segera mensosialisasi kepada masing-masing pimpinan OPD.
Sedangkan peningkatan kualitas mutu pendidikan, mereka mendesak Dinas Pendidikan tetap memprioritaskan kesejahteraan guru. Sama halnya terkait Perda No 4 Tahun 2012 tentang sistem kesehatan. Fraksi PDIP mendesak agar sosialisasi itu dapat meningkat sehingga warga penerima dapat merata. Begitu juga program Universal Health Coverage (UHC) agar dapat terealisasi tahun 2022.
reporter : Thamrin Samosir
